You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Negeri Administratif Tanah Rata
Logo Negeri Administratif Tanah Rata
Tanah Rata

Kec. Banda, Kab. MALUKU TENGAH, Provinsi MALUKU

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA TANAH RATA (NEGERI ADMINISTRATIF TANAH RATA) KECAMATAN BANDA KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU ----- LAYANAN PEMERINTAH NEGERI SENIN - KAMIS 08.00 - 14.00 WIT, JUMAT 08.00 - 11.30 WIT, SABTU 08.00 - 12.00 WIT. ----- MARI BERSAMA MEMBANGUN NEGERI, KALAU BUKAN KITA SIAPA LAGI, KALAU BUKAN SEKARANG KAPAN LAGI #TANAH RATA MAJU MANDIRI #PESTAR BERSAMA-SAMA KATONG WUJUDKAN TANAH RATA YANG MAJU, MANDIRI DAN MODERN DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN POTENSI NEGERI DALAM SUASANA PERSAUDARAAN #Visi Negeri

Lokakarya Penjangkauan Masyarakat dalam Rangka Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya

Administrator 18 Juni 2025 Dibaca 31 Kali
Lokakarya Penjangkauan Masyarakat dalam Rangka Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya

Banda Neira — Satker Taman Wisata Perairan (TWP) Laut Banda menyelenggarakan Lokakarya Penjangkauan Masyarakat dalam Rangka Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya, pada Rabu (18/6/2025) bertempat di Kantor Camat Banda. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Forkopimcam Banda, Kepala Pemerintahan Negeri Administratif (KPNA), akademisi, pelaku usaha wisata dan perikanan, LSM, nelayan, tokoh perempuan, serta lembaga konservasi lingkungan.

Camat Banda, Ibu Handayani Hasanussi, dalam sambutannya yang juga membuka acara secara resmi, menekankan pentingnya pengelolaan laut yang berbasis data dan partisipasi aktif masyarakat. Ia menyoroti kebutuhan regulasi sampai di tingkat desa sebagai landasan untuk menjaga ekosistem laut dari pencemaran dan aktivitas yang tidak berkelanjutan. “Kita perlu aturan desa yang mengikat, terutama soal pengelolaan limbah, agar semua pihak, termasuk pelaku usaha, ikut bertanggung jawab,” ujarnya.

Beliau juga menambahkan bahwa potensi wisata dan perikanan di Banda sangat besar, dan sudah seharusnya dikelola oleh masyarakat lokal. “Kalau regulasi desa diperkuat, desa bisa menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dari laut. Manfaatnya akan kembali ke masyarakat,” tegas Camat Banda.

Kepala Satker TWP Laut Banda, Jamaludin, menyampaikan paparan terkait kondisi terkini kawasan konservasi, ruang lingkup tugas lembaganya, serta tantangan yang dihadapi dalam proses pengawasan. Ia juga menginformasikan sejumlah pembaruan regulasi terkait pengelolaan kawasan konservasi. Jamal berharap lokakarya ini menjadi forum kolaboratif bagi masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha untuk bersama-sama menjaga kelestarian laut Banda.

Sesi tanya jawab berlangsung aktif dan terbuka. Peserta mengangkat berbagai persoalan teknis hingga kebijakan, seperti persoalan sampah plastik dengan harapan agar pembangunan tempat pembuangan sampah segera teralisasi, prosedur perizinan pembangunan di wilayah konservasi, perlindungan hak-hak masyarakat pesisir, serta transparansi dalam pemanfaatan retribusi kawasan konservasi. Suasana diskusi berjalan hangat dan membangun, mencerminkan semangat bersama dan harapan untuk menjaga laut Banda sebagai sumber kehidupan dan masa depan masyarakat Banda.

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBN 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.250.046.598,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.269.135.126,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp 26.026.528,00
0%

APBN 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Negeri Administratif
Rp 0,00 Rp 3.227.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 673.352.000,00
0%
Alokasi Dana Negeri Administratif
Rp 0,00 Rp 571.526.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 Rp 1.941.598,00
0%

APBN 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Negeri Administratif
Rp 0,00 Rp 509.432.273,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Administratif
Rp 0,00 Rp 384.027.353,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri Administratif
Rp 0,00 Rp 72.996.500,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri Administratif
Rp 0,00 Rp 159.165.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Negeri Administratif
Rp 0,00 Rp 143.514.000,00
0%